Beritamusi.co.id - Pemkab Musi Banyuasin melalui Dinas Sosial Kabupaten Muba mengadakan rapat finalisasi dan pemantapan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2023.

Rapat tersebut dipimpin Pj Bupati Muba H Apriyadi diwakili oleh asisten pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH., dan diikuti oleh OPD terkait, serta Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin, Trio Wira Dharma, SST, MM berlangsung di ruang rapat Randik Rabu (24/05/2023).

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Ardiansyah SE MM menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem adalah fenomena multidimensi dimana kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu, makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal dan lainnya.

"Data P3KE Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan desil 1-3 sebesar 239.549 jiwa. Data Desil 1 yang disisir oleh Bappeda Muba sebesar 66.326 jiwa dan 12. 744 KK. Jadi dari hasil pemadanan data bersama Bappeda usulan skema yang bisa diterapkan anggaran bantuan ekstrem sebesar 32.025.000.000,-"jelasnya.

Menurutnya, Dasar hukum berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terbit tanggal 8 Juni 2022 dan berdasarkan keputusan Bupati Muba nomor 13 tahun 2023 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muba.

"Arahan pak Presiden RI Joko Widodo, kita hari kolaborasi dan tepat sasaran, instrumen dan data. Target 0 % kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Jadi kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman seluruh stakeholder terhadap data P3KE, melahirkan upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan penggunaan data P3KE di Kabupaten Muba,"ungkapnya.

Sementara, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH berharap tujuan dari rapat tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muba dapat ditanggulangi.

Masalah Ini melibatkan multi sektor yang mana bagian terbesarnya itu adalah perencanaan. Sebab, lanjutnya dalam sebuah perencanaan kita tidak bisa lepas dari data. Namun jika tidak ada data yang akurat dan terpercaya, maka penanggulangan kemiskinan ekstrem ini tidak akan dapat kita lakukan dengan benar.

Yudi juga meminta OPD terkait untuk membuat sebuah big data yang jelas dan terperinci agar nantinya dapat dilakukan tindakan yang tepat terhadap data tersebut.

"Supaya masalah ini dapat ditanggulangi dengan baik, kita harus mempunyai data yang akurat sehingga tindakan yang kita lakukan tepat sasaran. Dan kami meminta seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Muba agar menangani permasalahan ini dengan serius. Ayo kita bantu masyarakat miskin demi kesejahteraan masyarakat dan kabupaten Muba yang tercinta,"pungkasnya. (Endang S)