Hindari Penyimpangan, Kejari Pangkalpinang Bersinergi Dampingi PPS Proyek Pemkot

Kajari dalam FGD Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di ruang QR Pemkot, Rabu (22/2/2023).
Beritamusi.co.id - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Syaiful Bahri Siregar menyampaikan pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin
"Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan cepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," kata Kajari dalam FGD Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di ruang QR Pemkot, Rabu (22/2/2023).
Proyek strategis nasional, tambah Syaiful, adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada pak wali atas penghargaan ini," sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Dr. H. Maulan Aklil (Molen) menyebut bahwa sebagai birokrasi yang paling membuat gugup ialah paradigma yang dulunya berhadapan dengan APH.
"Tapi, hari ini kita bisa melihat bagaimana suasana kesejukan itu ada dan bagaimana sambutan pak Kajari tadi dengan nuansa yang terlihat bahwa kalian kerja lah yang benar dan saya adalah teman. Kita sahabat yang kita bekerja untuk pembangunan Kota Pangkalpinang," ungkapnya.
Molen menuturkan, hari ini ia bisa melihat itu semua dan semenjak ia menjadi Wali Kota Pangkalpinang ia tidak mau ada ASN-nya terlibat hukum atau terlibat tindak pidana.
"Kerja lah yang benar ! Di Pemerintah Kota Pangkalpinang kita bisa bekerja yang tenang dengan anggaran kita cuma Rp. 900 Miliyar, yang paling sedikit anggarannya Pangkalpinang tetapi kita tidak berkecil hati yang paling utama ketenangan dan persahabatan itu lebih mahal dari semuanya," imbuhnya.
Molen mengingatkan agar Good Government sudah harus dilakukan. Baginya demokratis dengan segala pro dan kontra serta jaman sekarang memaknai demokratis sebagai keterbukaan, kontrol dan pengawasan dari masyarakat.
"Alhamdulillah 97 persen sudah dikerjakan dan kami mohon pak Kajari dan kawan-kawan semua untuk membantu kami di tahun 2023 ini dengan pendampingan dan pengawasannya agar kawan-kawan bisa bekerja dengan baik,"tandasnya. (Merpinas)
BERITA TERKAIT
Pemerintah Kabupaten Asahan Serahkan Buku Tabungan Pinjaman Bergulir
Muhamadiyah Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh Pada 23 Maret 2023
Pemkab Muba Konsisten Wujudkan Pemerintah Bersih dan Transparan
Pemkab Muba Bahas Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
Harnojoyo Terima Penghargaan sebagai Wali Kota Pendukung Utama Pengelolaan Zakat
H-2 Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok di Palembang Naik
BRI dan Citilink Tawarkan 420 Ribu Tiket Pesawat dan Potongan Hingga 80%
Amankan Pasokan Listrik Selama Ramadhan, UP3 Ogan Ilir Terjunkan Ratusan Personel
DPRD Sumsel Sampaikan Aspirasi HasilĀ Reses Tahap I tahun 2023
Seorang Istri di Muba Ajak Anak dan Menantu Habisi Nyawa Suaminya
Makin Mudah, Urus Adminduk di Disdukcapil OKI Bisa Drive Thru
Tekan Angka Pelanggar Lalu Lintas di Palembang, Tilang Manual Kembali Diadakan
274 CPNS OKI Resmi Diangkat Jadi PNS
Wabup OKI Ajak ASN Jadi Teladan Masyarakat
Ini Strategi BRI Perkuat Transformasi Digital Empat Tahun Kedepan
Donor Darah, Paguyuban Sinarmas Berhasil Kumpulkan 53 Kantong Darah
Dukung Program Pemerintah, Bank Sumsel Babel Akan Resmikan KUR Sapi
Sekda Pangkalpinang Sebut Banyak Keuntungan jadi Nasabah Bank Sumsel
Tim Voli Muba Sapu Bersih Piala Liga Voli Sumsel 2023
Bupati Basel Sebut Road Race Akan Jadi Agenda Rutin
Pameran Hari Jadi ke-77 Kabupaten Asahan Resmi Ditutup