Pj Bupati Muba Kukuhkan Kepengurusan 3 Forum di Muba

Pj Bupati H Apriyadi juga mengukuhkan tiga forum kepengurusan yaitu forum Kerukunan umat beragama, forum Pembaruan Kebangsaan dan forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat Kabupaten secara bersamaan, di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (23/
Beritamusi.co.id - Pj Bupati H Apriyadi juga mengukuhkan tiga forum kepengurusan yaitu forum Kerukunan umat beragama, forum Pembaruan Kebangsaan dan forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat Kabupaten secara bersamaan, di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (23/11/2022).
Dikatakan Apriyadi, tujuan dibentuknya forum tersebut sebagai wadah bagi pimpinan daerah di dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelesaian masalah aktual dan krusial di tengah - tengah masyarakat yang dapat mengganggu proses pembangunan daerah.
"Kegiatan silaturahmi daerah ini, merupakan bentuk aksi nyata pelaksanaan amanah Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Untuk memantapkan hubungan koordinatif dan kerjasama antar instansi vertikal, lintas perangkat daerah, partai politik dan tokoh masyarakat di dalam pemeliharaan stabilitas politik dan mempertahankan zero konflik di wilayah Kabupaten Muba,"ucapnya.
Apriyadi juga menyampaikan ucapan kepada yang telah dikukuhkan, dan berharap dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.
Ia juga berpesan kepada camat, agar segera mengukuhkan kepengurusan forum-forum ini di masing-masing kecamatan.
"Ketiga forum ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting guna membantu pemerintah daerah di dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Utamanya adalah mewujudkan kerukunan suku, agama, ras dan antar - golongan di wilayah kabupaten Muba. Hari ini, kita juga melaksanakan kegiatan diseminasi Forkopimda Kabupaten Muba. Diseminasi ini bertujuan meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan daerah dengan elemen terkait dalam upaya pemeliharaan
stabilitas politik dan mempertahankan zero konflik di wilayah Kabupaten Muba ,"ungkapnya.
Terakhir Pj Bupati Apriyadi mengingatkan kepada kita semua, "Untuk selalu meningkatkan sinergitas memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilu serentak tanggal 14 februari 2024 dan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024, di dalam upaya cipta kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Muba," tandasnya.
Senada, dalam laporan Kabag Kesbangpol Muba Jonny Martohonan, AP. MM mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk meningkatkan sinergisitas antara pimpinan daerah dengan elemen pemerintahan, partai politik dan masyarakat diwilayah Kabupaten Muba
"Dengan adanya pertemuan dan pengukuhan ini diharapkan terjalinnya hubungan koordinatif, kerjasama aktif serta terbangunnya komunikasi dua arah antara pimpinan daerah, instansi vertikal, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat,"pungkasnya. (Endang S)
BERITA TERKAIT
Elektrik PLN Kembali Gagal Meraih Kemenangan
Napi Terorisme Lapas Merah Mata Palembang Ikrar Setia NKRI
Ancam Bunuh Korban, Lelaki Paruh Baya di Toboali Cabuli Anak Temannya Sendiri
Bupati Riza Minta OPD Layani Rakyat Sepenuh Hati
7 OPD Pemkab Basel Terima Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik
Serentak se-Indonesia, Pimpinan Daerah Tanam 1.000 Pohon Buah
Per Januari Inflasi Kepulauan Babel Mencapai 4,94 Persen
AMSI Raih Penghargaan Kolaborasi Covid-19 dari Menkes
Desa Karang Dapo Jadi Desa Percontohan Anti Korupsi
Pasien RSUD Marsidi Judono Tak Perlu Antri Ke Poliklinik
10.451 Warga Palembang Sudah Miliki KTP Digital
Wawako Fitrianti: Jangan Tutup dan Dirikan Bangunan di Saluran Air
Stadion Mini Porprov di Lahat Mulai Dibangun
MNCTV Tayangkan Duel Big Match Bintang Timur Surabaya vs Black Steel Papua
APH dan KASN Dampingi Pemkab OKI Perkuat Integritas Internal
Pemkab Muba Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik 2022
86% OPD di Pemkot Pangkalpinang Sudah Bayar Zakat, Ini 10 Instansi Pengumpul Terbesar
Tim Gabungan Polres Muara Enim Gelar Razia Angkutan Batubara
Cik Ujang Ingatkan Puluhan Pejabat yang Baru Dilantik
Speed Boat dari Basel Menuju Selapan Terbakar di Perairan Lepas
Desak Pemerintah Pusat dan DPR untuk Mengesahkan RUU Daerah Kepulauan