Beritamusi.co.id - Penanggulangan kemiskinan, jadi fokus utama Pemkab Lahat saat ini. Sejumlah upaya dikerahkan, agar Kabupaten Lahat keluar dari predikat daerah termiskin kedua di Sumatera Selatan.

Bahkan pengetahuan SDM dari Pendamping Keluarga Harapan (PKH), juga ikut ditingkatkan. Agar masyarakat yang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bisa didampingi keluar dari data warga miskin tersebut.

Data Dinas Sosial Kabupaten Lahat, jumlah KPM tahun 2022 pada tahap I sebanyak 18.820 Kepala Keluarga (KK), tahap II sebanyak 18.035 KK dan tahap III sebanyak 17.355 KK. Dengan realisasi bantuan sosial dari APBN pada tahap I sebesar Rp 13.792.825.000, tahap II Rp 13.658.975.000, tahap III Rp 13.220150.000, dengan total keseluruhan Rp 40.671.950.000.

Bupati Lahat, Cik Ujang SH mengatakan, peningkatan kualitas SDM PKH memang penting, karena dari tangan pendamping diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di Lahat. Karena itu, Pemkab Lahat akan selalu mendukung para pendamping, yang telah bekerja keras membantu dalam pengentasan kemiskinan ini. 

"Saya tidak akan tutup mata dan telinga, soal kemiskinan di Lahat. Data dengan benar warga kita, pasti akan saya bantu. Tidak bisa pakai dana APBD, bisa pakai APBN dan perusahaan sebagai bapak asuh," kata Cik Ujang, membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, dam SDM PKH, di The Grans Hotel, Senin (31/10/2022).

Cik Ujang mengakui, dirinya juga merasa sangat miris, ketika mengetahui banyak warganya masuk kategori miskin. Apalagi ketika melihat langsung kondisi rumah warga, banyak yang sudah tidak layak huni. "Jika PKH berhasil berikan pendampingan, warga Lahat akan banyak keluar dari kemiskinan. Inilah pentingnya peningkatan SDM PKH ini," sampainya.

Sementara, Kapala Dinas Sosial Lahat, Ekman Mulyadi, didampingi Koordinator PKH Lahat, Dani menuturkan, program PKH dirancang pemerintah untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah. Dengan bantuan itu diharapkan masyarakat bisa keluar dari kemiskinan.

"Ada 100 perserta. 1 koordinator, 3 administrator pangkalan data, dan 71 orang pendamping sosial PKH. Peningkatan SDM ini dibutuhkan, agar bisa mengetahui apa persoalan di lapangan dan mencari solusi terbaiknya," tutur Ekman. (Safitri)