Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Terkait Kuliah Online

user
admin 04 Juli 2020, 15:51 WIB
untitled

Jakarta | Forum Rektor Indonesia memberikan beberapa rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia. Salah satu hal yang disoroti adalah soal pembebasan biaya internet untuk kuliah online bagi dosen dan mahasiswa.

Ketua Forum Rektor Indonesia 2019 Yos Johan Utama membacakan rekomendasi itu dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 bertajuk 'Optimalisasi Gerakan Merdeka Belajar untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 demi Terwujudnya SDM Unggul dan Indonesia Maju' yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden RI, Sabtu (4/7/2020).

"Diperlukan peran pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewenangan memiliki kemampuan dan memiliki visi untuk membantu perguruan tinggi yang mengalami kesulitan beradaptasi. Pemerintah seharusnya bukan sekadar mengatur dan menetapkan target, tapi juga membiayai kebijakan itu," kata Johan.

Johan secara tegas merekomendasikan agar pemerintah membebaskan biaya internet dosen dan mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap dunia pendidikan.

"Dalam masa pandemi ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan, yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dan dosen sebagai bentuk tanggung jawab negara bagi pendidikan," ujar Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, ini.

Mendikbud Nadiem Bicara soal Kuliah Online

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengucapkan belasungkawa terhadap rektor dan dosen selama masa pandemi COVID-19. Menurutnya, salah satu isu utama di dunia pendidikan tinggi adalah terkait kuota internet.

Hal ini diungkapkan Nadiem saat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator di acara tersebut. Moderator menanyakan bagaimana peran Kemendikbud dalam bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi guna menjamin mahasiswa dan dosen dapat melakukan kuliah online yang baik.

"Bagaimana Kemendikbud bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk menjamin bahwa mahasiswa dan juga dosen leluasa menjalankan pembelajaran dan pelayanan secara baik. Kami tentu para pengelola pendidikan tinggi sudah mengikuti edaran Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar perguruan tinggi yang di dalamnya membantu mahasiswa namun tidak semua perguruan tinggi mempunyai kemampuan yang sama dalam memberi keringanan ke mahasiswa bahkan ke dosen pun ada perguruan tinggi mengalami yang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan telekomunikasi yang baik. Bagaimana, Mas Menteri?" kata moderator ke Nadiem.

Nadiem kemudian mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai platform telekomunikasi. Selain itu, dia mengatakan sudah mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun guna membantu dunia pendidikan.

"Kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam platform pembelajaran untuk mendapatkan diskon dan harga yang lebih murah, tapi menurut kami itu tidak cukup. Makanya kita baru saja mengalokasikan Rp 1 triliun untuk untuk bantuan mahasiswa dan terutama untuk mahasiswa swasta," jawab Nadiem.

Lebih lanjut bantuan Rp 1 triliun itu diperuntukkan guna membantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut tetap dapat melanjutkan perkuliahan pada masa pandemi COVID-19.

"Jadi yang Rp 1 triliun ini adalah bantuan untuk memastikan mahasiswa yang riskan untuk tidak bisa membayar UKT dan lainnya masih bisa melanjutkan dan lulus dari angkatan mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk yang secara tidak langsung membantu kemampuan mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh," tutur Nadiem.

Dalam acara tersebut hadir juga Presiden Joko Widodo serta Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Sumber: detik.com)

Kredit

Bagikan