OKI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) segera mengikuti langkah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terlebih dahulu mengimplementasikan digitalisasi Belanja Langsung (Bela) pemerintah melalui flatform Bela pengadaan LKPP khususnya pada belanja publikasi media massa.

Pranata Humas Diskominfo Muba, Yuandri mengatakan, jajaran Diskominfo OKI akan segera mengimplementasikan belanja langsung melalui flatform bela pengadaan LKPP.

Hal itu bertujuan agar kerjasama pemerintah dengan perusahaan pers tersebut semakin efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam penggunaan anggaran.

"Kedatangan kami untuk kaji tiru langkah-langkah yang telah dilakukan Kabupaten OKI khususnya dalam melaksanakan kebijakan belanja langsung melalui marketplace belapengadaan" ujar dia, Selasa (14/6/2022).

Lebih lanjut Yuandri menambahkan, Diskominfo Muba telah melakukan inventarisasi berbagai permasalahan yang timbul dalam proses kemitraan/kerjasama diseminasi informasi melalui media massa.

Berbagai informasi tersedia seperti, ketersediaan anggaran, jumlah perusahaan media dan media massa yang tumbuh pesat, output dan outcome dari anggaran yang dibelanjakan, anggaran harus memenuhi aspek efisiensi dan efektifitas.

"Terpenting regulasi yang mengatur khusus tentang belanja advertorial atau publikasi di media massa, melalui Belapengadaan sudah diatur jelas," terang dia.

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Adi Yanto mengatakan, Diskominfo OKI telah melakukan percepatan transaksi digital untuk belanja langsung khususnya belanja publikasi di media massa melalui belapengadaan.

"Kita melakukan percepatan digitalisasi belanja pemerintah melalui Belapengadaan LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace Mbizmarket untuk mengakomodir proses belanja langsung khususnya belanja publikasi media yang bekerjasama dengan Diskominfo OKI," imbuhnya.

Menurut Adi, implementasi Belapengadaan sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Rencana Aksi 2021-2022 terkait implementasi e-payment dan e-katalog.

Untuk itu tambahnya, sejak 6 Juni lalu Pemkab OKI telah melakukan sosialisasi dan melatih para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara serta pelaku usaha media dan UMKM di Kabupaten OKI

Adi mengaku senang dapat berbagi pengalaman melakukan digitalisasi transaksi melalui flatform belapengadaan.

"Agar ada persefsi yang sama terkait mekanisme belanja langsung melalui marketplace di kabupaten/kota di Sumsel khususnya belanja publikasi media massa" terang dia.